Siswa SMA Bahas Jawaban UN di Grup LINE

news.okezone.com – Kamis, 7 April 2016 – 16:56 wib

Oleh: Markus Yuwono

YOGYAKARTA – Ujian nasional sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Namun masih saja aksi curang dilakukan oleh para siswa di kota Yogyakarta. Mereka menyebar soal UN 2016 melalui grup Line.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Budi Masturi mengungkapkan, temuan ini berdasarkan hasil laporan salah satu siswa di kota Yogyakarta yang melapor ke mereka. Modus yang dilakukan adalah dengan memotret layar komputer yang berisi soal lalu mengirim ke grup Line. Ke-195 anggota grup tersebut saling membantu.

“Untuk pelajaran bahasa Indonesia ada empat foto, yang dikirim dari ujian nasional berbasis komputer dan tiga foto soal UN berbasis kertas. Mereka lalu saling memberi jawaban,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (7/4/2016).

Siswa yang melaporkan baru mengetahui aksi teman-temannya tersebut selesai ujian saat dia membuka handphone. Dia mendapati soal sama persis yang dikerjakan saat ujian. Siswa tersebut merasa dicurangi dan melaporkan kasus ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) namun tidak ada jawaban. Siswa tersebut lantas melaporkan kasus ini ke Ombudsman.

Jika menelisik dari hasil capture chat Line tersebut dikirim pukul 09.45 WIB saat ujian berlangsung. Fakta ini menunjukkan jika siswa bebas membawa handphone saat ujian berlangsung. Selain itu, siswa dalam grup itu tidak hanya dari Kota Yogyakarta tetapi dari daerah lainnya.

“Pelapor kebetulan ada di dalam grup itu juga, tapi tidak kenal satu dengan yang lainnya. Kalau mereka aktif dan saling chat pada saat ujian itu artinya siswa bisa menyelundupkan handphone ke ruang ujian. Seharusnya ini tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Pihak ORI DIY akan menindak lanjutikasus ini. Sehingga ke depan tidak ada kasus serupa di seluruh Indonesia.

“Ini salah satu bukti bahwa masih ada siswa berintegritas yang berani untuk berbuat jujur,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan DIY, Baskara Aji mengatakan pihaknya sudah melarang penggunaan handphone saat ujian. Nantinya jika benar maka akan didiskualifikasi. “Kami akan berikan sanksi jika terbukti,” tegasnya.

ANALISIS KAJIAN LANDASAN PENDIDIKAN

Permasalahan mengenai Ujian Nasional di Indonesia sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Masalah yang dialami pun banyak macamnya. Mulai dari tingginya tingkat kecurangan, timpangnya kualitas pendidikan, dan pemikiran yang menentang penyeragaman evaluasi bagi peserta didik. Disamping banyaknya sekali pro-kontra yang didapat, Ujian Nasional masih terus berlangsung setiap tahun. Jika ditelusuri lagi, bagaimanakah sebenarnya pandangan mengenai Ujian Nasional berdasarkan landasan-landasan pendidikan? Analisis dibawah ini akan menjelaskan perihal Ujian Nasional dari beberapa landasan yang ada.

Landasan Psikologis Pendidikan

Landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Hal itu didapatkan dari proses kegiatan pendidikan yang selalu melibatkan interaksi kejiwaan, kebudayaan, kemsyarakatan, norma-norma dan kemanusiaan antara pendidik dan peserta didik.

Dalam praktek pendidikan, pendidik dan peserta didik dapat dihadapkan dengan kondisi dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling mudah dilihat dari aspek psikologisnya adalah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.

Jika pendidik mengabaikan perbedaan kondisi dan potensi yang ada pada murid-murid yang diajarkan, maka materi yang disampaikan akan sulit dipahami bagi beberapa bagian orang yang memiliki kecepatan intelektual yang lebih lambat dibanding teman sekelasnya. Hal itu pasti berdampak pada kesiapan menghadapi ujian.

Ujian Nasional pada dasarnya hanya menguji kemampuan kognitif atau pengetahuan dari peserta didik saja. Soal ujian yang mencakup seluruh materi-materi yang ada dalam kurikulum menguji kemampuan siswa dalam mengingat pelajaran. Bagi siswa yang memahami materi yang diajarkan, akan mudah untuk mengingat kembali isi pelajaran dan menerapkannya pada soal latihan. Namun, bagi siswa yang sejak awal tidak memahami materi pelajaran, mengingat isi pelajaran akan sangat sulit sehingga akan kesulitan juga dalam mengerjakan soal ujian.

Ujian Nasional dipandang lebih membebani siswa ketimbang menjadi peranti sosioedukatif untuk melihat kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran di sekolah. UN secara psikologis dianggap membuat stres siswa. Karena penentuan kelulusan ditentukan hanya oleh sebuah ujian dalam satu waktu. Jika kondisi peserta saat Ujian Nasional tidak optimal (baik fisik maupun mental), maka hasilnya tidak akan bagus juga, baik bagi yang selama sekolahnya nilainya kurang maupun yang berprestasi.

Stres yang dasarnya muncul karena panik dan takut tidak lulus adalah faktor terbesar dari kecurangan yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Peserta yang merasa tidak mampu mengerjakan ujian dengan baik akan mencari jalan keluar yang cepat agar tetap lulus. Cara termudah ialah dengan berlaku curang. Baik dengan mencontek, mencari kunci jawaban, berdiskusi jawaban, dan lainnya.

Perilaku curang dalam mengerjakan Ujian Nasional diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. ”Kami tidak bisa menutupi praktik ketidakjujuran meskipun UN tidak menentukan kelulusan,” jelasnya di Lingkungan Kemdikbud di Jakarta, Senin, 27 Februari 2017 lalu.

Hal tersebut membuktikan, bahwa meskipun sejak tahun 2015 hingga sekarang Ujian Nasional bukan lagi merupakan standar kelulusan utama bagi peserta didik, kecurangan tetap ada. Nilai jujur dalam diri siswa-siswa di Indonesia masih sangat kurang. Sehingga faktor psikologis berupa moral dan etika harus segera diperbaiki agar kualitas lulusan sekolah lebih baik dan dapat dipercaya.

Landasan Filosofi Pendidikan

Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang diajurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum tehadap gagasan-agasan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan.

Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofi pendidikan pun dikenal adanya landasan filosofis pendidikan Idealisme, Realisme, Pragmatisme, dan Tranformatif.

Pemerintah pada awalnya berencana melakukan moratorium Ujian Nasional mulai tahun ajaran 2017. Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, UN akan dihentikan sementara karena selama dianggap tidak optimal dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional. Rencana penghapusan UN tersebut merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi pihak yang berpegang teguh pada filosofi pendidikan transformatif. Filosofi pendidikan transformatif sangat mengharamkan adanya penyeragaman model evaluasi akhir pembelajaran bagi siswa. Evaluasi akhir pembelajaran untuk naik jenjang pendidikan yang lebih tinggi sepenuhnya merupakan otonomi dan kewenangan guru sebagai pendidik.

Alasan mengapa filosofi pendidikan transformatif menentang Ujian Nasional adalah karena pada dasarnya, pembelajaran dilakukan dan diawasi seluruhnya oleh guru yang berwenang. Proses belajar peserta didik, kondisi dan potensi diamati seluruhnya oleh guru. Sehingga kompetensi ujian yang sesuai bagi muridnya harus juga diberikan oleh guru yang bersangkutan tersebut. Ujian yang harusnya dilakukan bisa disesuaikan dengan standar sekolah dan kualitas peserta didiknya.

Sedangkan dalam capaiannya, UN justru memberi justifikasi bahwa pendidikan di daerah pinggiran tertinggal kualitasnya dibandingkan daerah perkotaan. UN “menelanjangi”  kegagalan pemerataan mutu, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan antara desa dengan kota dan antara Jawa dengan luar Jawa. Sering diketahui dari rilis Kemdikbud, ada sekolah-sekolah di daerah tertinggal yang angka kelulusan UN-nya nol persen. Bagaimana tidak gagal mencapai kelulusan UN jika fasilitas belajar di sekolah ala kadarnya dan banyak sekolah tidak memiliki guru tetap yang mengajar dengan kecakapan akademis.

Pendidikan transformatif sendiri adalah sebuah pendidikan yang tardisional menuju pendidikan yang moderen. Jadi pendidikan seperti ini akan efektif dalam keadaan apapun, yang akan menghasilkan output berkualitas untuk kehidupan yang selalu berkembang.

Landasan Hukum Pendidikan

Pendidikan telah diatur secara gamblang sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat bahwa tugas dan kewajiban naegara kepada rakyat adalah salah satunya “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan dalam UUD 1945 Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) menyebutakan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat (3) menegaskan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”. Untuk itu seluruh komponen bangsa, pemerintah, masyarakat dan keluarga serta yang lainnya, wajib ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan dari Negara dan bangsa Indonesia.

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat umum telah diatur dalam sebuah peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tertulis berupa undang-undang, kepepakatan yang mengikat, peraturan pemerintah, peraturan menteri, TAP MPR dan yang lainnya. Sedangkan yang tidak tertulis berupa norma-norma yang berlaku pada kelompok masyrakat tertetu. Tak terkecuali dengan pendidikan pun diatur dalam sebuah peraturan-peraturan yang mengikat.

Landasan hukum dalam pendidikan dapat kita definisikan sebagai dasar hukum atau aturan yang mengarur kehidupan masyarakat dalam mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Tak terkecuali dengan Ujian Nasional.

Ujian Nasional diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.

Penjelasan lanjut mengenai Ujian Nasional juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

                – Pasal 66 ayat (1).

Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

                – Pasal 66 ayat (2).

Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

                – Pasal 66 ayat (3).

Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

                – Pasal 68. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

  1. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
  2. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
  3. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
  4. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan adanya penjelasan tersebut, anggapan bahwa UN dijadikan satu-satunya untuk menentukan kelulusan adalah keliru. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (i) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan (ii) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya (iii) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, (iv) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Meski UN bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan, pada Ujian Nasional tahun-tahun selanjutnya masih saja terdapat banyak kecurangan. Hal tersebut diduga terjadi karena kebiasaan buruk berlaku curang dan faktor psikologis lainnya. Kemdikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, indeks integritas yang sebelumnya diagung-agungkan sebagai penentu kejujuran tidak lagi bisa dipegang sepenuhnya. Hal itu dikarenakan indeks integritas sudah diketahui pola dan kuncinya oleh sebagian staf di lingkungan pendidikan.

Dia juga menjelaskan yang bisa dilakukan pada saat ini, adalah menjaga agar tidak terjadi kecurangan terutama pada proses pendidikan di sekolah. “Ambisi kami, pelaksanaan UN bersih dari kecurangan-kecurangan yang selama ini terjadi,” jelas Muhadjir. Kecurangan pada UN, lanjut dia, juga diakibatkan oleh dorongan birokrasi, yang mana pemerintah daerah menjadikan UN sebagai patokan dalam berprestasi. Sehingga praktik kecurangan terjadi secara massif dan melibatkan sejumlah orang di sekolah.

Kepala Balitbang Kemdikbud, Totok Suprayitno, mengatakan perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai penyebab utama kecurangan yang masih terjadi. “Tapi biasanya, ujian yang risikonya tinggi seperti tidak lulus atau berpengaruh memiliki potensi berbuat curang. Kami berharap UN menjadi cermin yang bisa menggambarkan diri apa adanya supaya UN menjadi alat perbaikan. Tidak hanya menilai, tetapi menjadi alat untuk perbaikan,” kata Totok

Dikutip dari Buku Saku UN 2016, Sabtu (19/3/2016), pelanggaran tata tertib UN akan dikenakan sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat. Tata tertib UN sendiri tidak hanya berlaku bagi peserta ujian namun juga pengawas.

Beberapa hal yang masuk dalam pelanggaran ringan bagi peserta UN antara lain meminjam alat tulis dari peserta lainnya dan tidak membawa kartu ujian. Sementara untuk pelangaran sedang di antaranya menciptakan kegaduhan dalam ruang ujian, serta membawa telefon seluler (ponsel). Sedangkan kategori pelanggaran berat bagi peserta UN yaitu membaca contekan, bekerja sama dengan peserta lain, serta menggunakan kunci jawaban.

Pada pelanggaran ringan, maka peserta UN akan mendapat sanksi tertulis. Untuk pelanggaran sedang, peserta akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan ujian. Terakhir, sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran berat yaitu dikeluarkan dari ruang ujian dan mendapatkan nilai nol.

Bagi pengawas sendiri ada beberapa jenis pelanggaran yang bisa mendapatkan sanksi. Pelanggaran ringan bagi pengawas meliputi lalai, merokok, berbicara hingga lalai dalam membantu siswa mengisi identitas peserta. Kemudian, yang masuk dalam pelanggaran sedang bagi pengawas yaitu tidak mengelem amplop lembar jawaban ujian nasional (LJUN), sampai memeriksa dan menyusun LJUN tidak di dalam ruang ujian. Terakhir, tindakan yang masuk dalam pelanggaran berat yaitu jika pengawas sampai memberikan contekan, membantu siswa menjawab soal, mengisi jawaban hingga menyebarkan jawaban.

Pengawas yang melakukan pelanggaran ringan akan mendapatlkan sanksi berupa pembebastugasan sebagai pegawas. Sedangkan bagi pengawas yang melakukan pelanggaran sedang dan berat akan mendapatkan sanksi yaitu selain dibebastugaskan sebagai tugas, mereka juga akan mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

File makalah dapat dilihat di : Makalah Kajian

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.